Di sisi lain sejumlah daerah melaporkan progres positif yang berjalan sesuai target, seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Subulussalam di Provinsi Aceh yang mencatat pembangunan fisik Sekolah Rakyat di wilayahnya telah memasuki tahap akhir sebesar 74 persen dan ditargetkan rampung pada 14 Juli.

Dalam sebuah pertemuan audiensi di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta, Kamis (9/7) itu, selain urusan pendidikan Wamensos Agus juga menerima laporan dari Pemkab Indragiri Hulu terkait tantangan pemenuhan prasarana pelayanan sosial bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) serta Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

"Pemerintah pusat membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah daerah dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan," kata dia.

Dinas Sosial Indragiri Hulu pada kesempatan tersebut turut memaparkan penguatan regulasi data kemiskinan lewat pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan target verifikasi lapangan mencapai 100 persen pada Desember 2026.

DTSEN menjadi acuan penyaluran bantuan sosial pemerintah, termasuk program Sekolah Rakyat dan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Indragiri Hulu menargetkan pembaruan data mencapai 50 persen penduduk pada September dan 100 persen pada Desember 2026,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Indragiri Hulu, Rika Varia Nora.