Wakil Ketua Komisi IV: Revisi UU Kehutanan Diperlukan
Dia mengatakan bahwa regulasi yang telah berlaku lebih dari 25 tahun itu perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.
Komisi XIII DPR: Revisi UU HAM Bukan Perebutan Kewenangan Antar Lembaga
revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bukan merupakan ajang perebutan kewenangan antarlembaga
Pajak UMKM Direvisi, Influencer dan Selebgram Tak Bisa Lagi Gunakan Tarif 0,5 Persen
Dalam beleid terbaru tersebut, pemerintah mempersempit kelompok wajib pajak yang berhak memanfaatkan fasilitas PPh final dengan tarif 0,5 persen.
Komisi III DPR Pastikan Revisi UU Polri Tak Menyimpang dari Konstitusi
Substansi yang diatur dalam RUU Polri tidak akan keluar dari koridor UUD 1945 maupun Ketetapan MPR Nomor VI dan Nomor VII Tahun 2000.
Politisi PKS: Revisi UU Pemilu Jangan Hanya Untungkan Kelompok Tertentu
Revisi UU Pemilu merupakan keharusan konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sekaligus momentum untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
Kemendagri: Wamen Wacanakan Revisi UU Adminduk Atur Denda Jika KTP-el Hilang
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewacanakan aturan baru dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yakni pengenaan denda jika KTP elektronik hilang
KPK Beri Usulan Untuk Revisi UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Parpol Hingga Kemendagri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah usulan untuk revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), hingga secara khusus untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
DPR Dorong Revisi UU ASN untuk Permudah Mutasi dan Pemerataan Pegawai ke Daerah 3T
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa salah satu penyebab lemahnya pelayanan dasar di Papua adalah kekurangan sumber daya manusia atau ASN.
Anggota Komisi III DPR: PSI Jangan Sok Tahu soal Revisi UU KPK
Menurutnya, PSI sebagai partai yang berada di luar parlemen lebih baik diam. Sebab, tidak terlibat langsung dalam proses pembahasan di parlemen.
Menteri Pigai: Komnas HAM Akan Bekerja seperti KPK Jika UU HAM Direvisi
Pigai menginginkan agar ke depannya Komnas HAM memiliki unit penyidikan sendiri sehingga dapat bekerja layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi III DPR Tetapkan Empat RUU Prioritas 2026, Revisi UU Polri hingga Perampasan Aset
Keempatnya mencakup revisi undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hingga RUU Perampasan Aset yang terkait tindak pidana.
BEI Pacu Revisi Aturan Free Float Jadi 15% untuk Tingkatkan Transparansi dan Daya Tarik Investor
Pejabat Sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan bahwa peningkatan batas minimum free float akan dibarengi dengan dukungan dari pemerintah dan peningkatan permintaan (demand) dari investor.
DPR dan Pemerintah Sepakat Tidak Revisi UU Pilkada pada 2026
Rancangan undang-undang (RUU) terkait Pilkada juga tidak masuk dalam agenda prioritas legislasi tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi II Sebut DPR Belum Bahas Revisi UU Pilkada
Dia tegas mengatakan bahwa DPR selalu membuka ruang bagi masukan dan pandangan dari publik sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan strategis.
