Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak semakin meluas di sektor industri.
Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku.
Pernyataan ini disampaikan merespons kekhawatiran pelaku usaha yang mungkin menghindari pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace yang mulai berlaku efektif 1 Agustus 2026.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa faktor utama defisit adalah sektor migas yang mencatat defisit hingga US$3,76 miliar.
Proyeksi tersebut mempertimbangkan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan sistem Coretax, serta masukan dari pelaku usaha, khususnya UMKM dan marketplace.
DKIN akan dipimpin langsung oleh Presiden sebagai Ketua, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Ketua, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Harian.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.