Menhub: Potongan Komisi 8% Ojol Berlaku 1 Juli
kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026
Komisi I DPR: Keselamatan Peserta Latsarmil SPPI Diminta Jadi Prioritas , Mencegah Kejadian Meninggalnya Tiga Pesertanya
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan keselamatan peserta Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) yang mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) harus menjadi prioritas utama, menyusul meninggalnya tiga peserta program tersebut
Komisi V DPR: Diskon Transportasi Dorong Pergerakan Ekonomi UMKM
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menilai program diskon tarif transportasi yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester II-2026 dari Pemerintah dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
Komisi XI DPR: Upayakan TKD Tak Berkurang agar Pembangunan terus Berlanjut
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memastikan pihaknya mengupayakan agar angka transfer ke daerah (TKD) tidak berkurang, karena TKD adalah elemen penting agar pembangunan terus berlanjut
Gojek dan Grab Pastikan Pemangkasan Komisi Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.
Komisi X DPR RI Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru, Gaji Minimal Rp5 Juta per Bulan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong peningkatan kesejahteraan guru dengan menetapkan gaji minimal Rp5 juta per bulan.
Komisi X DPR: Minta Hibah Motor Listrik BGN ke Guru Honorer Jangan Timbulkan Beban Baru
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan dukungan terhadap rencana penghibahan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) kepada guru honorer
Komisi III DPR Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku Penyekapan YTR di Bandung
Anggota Komisi III DPR RI Rano Alfath mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh TH adalah perbuatan yang keji.
Komisi VII DPR: Nobar Piala Dunia jadi Ruang Kebersamaan dan Gerakan Ekonomi Lokal Masyarakat
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai kegiatan nonton bersama (nobar) Piala Dunia 2026 dapat menjadi ruang kebersamaan masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas usaha berbasis komunitas
Ratusan Kepsek di Sulsel Mundur, Komisi X: Tata Kelola Dana BOS Perlu Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Kemendikdasmen agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana BOS.
Komisi IX DPR: Pastikan WNI Korban Penganiayaan Majikan di Malaysia Pulang dengan Selamat
Komisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk memastikan warga negara Indonesia yang menjadi korban penganiayaan majikan di Malaysia bisa pulang ke tanah air dengan selamat
Komisi XIII DPR Willy: Minta Kemenimipas dukung Kebijakan Efisiensi Pemerintah di tahun 2027
Komisi XIII belum menyetujui permintaan tambahan anggaran sekitar Rp5 triliun diusulkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk 2027 dengan meminta kementerian tersebut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi
Komisi XII DPR: Pemerintah Diminta Jelaskan Dasar Kenaikan Harga Pertamax
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon meminta pemerintah menjelaskan dasar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertamax Green
Komisi VII DPR Novita: Dorong Penyiaran Piala Dunia 2026 jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai penyiaran Piala Dunia 2026 dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah apabila dikemas secara kreatif melalui kegiatan nonton bareng, festival usaha mikro kecil dan menengah, serta promosi sektor pariwisata
Komisi VIII DPR Singgih: Tegaskan Prioritas Perlindungan Anak pada Kasus " Daycare"
Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa perlindungan anak harus diprioritaskan saat membahas kasus dugaan kekerasan anak di tempat penitipan anak (daycare) bersama pemerintah dan keluarga korban
Wakil Ketua Komisi IV: Revisi UU Kehutanan Diperlukan
Dia mengatakan bahwa regulasi yang telah berlaku lebih dari 25 tahun itu perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.
