Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah mendorong penerapan pendekatan klaster dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan oleh BNPB. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, baik pada fase pra bencana, tanggap darurat, maupun pascabencana.
Namun demikian, Arry Yuswandi mengakui implementasi pendekatan klaster di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya belum optimalnya fungsi klaster yang telah terbentuk, belum jelasnya pembagian peran, serta belum terbangunnya mekanisme koordinasi yang terpadu.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memperkuat pemahaman bersama, membangun koordinasi lintas sektor yang lebih solid, serta menyusun rencana aksi yang benar-benar implementatif dan menjawab kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan peran strategis pemerintah provinsi dalam mengorkestrasi sinergi antar pihak, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah penanggulangan bencana berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia menegaskan, Pemprov Sumbar menyambut baik inisiatif kolaboratif yang dihadirkan dalam kegiatan ini, termasuk peran aktif Sumbar Pulih bersama Yayasan Plan International Indonesia. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan dinilai menjadi kunci dalam membangun ketangguhan daerah terhadap bencana.
