Ia menjelaskan, penguatan integritas harus diwujudkan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan. Sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menurutnya, menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Untuk mendukung komitmen tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh terus meningkatkan kualitas layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah, dan transparan sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan.
Di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah juga terus mengoptimalkan fungsi audit, pemeriksaan khusus, investigasi hingga probity audit terhadap berbagai program strategis pemerintah daerah.
Selain itu, Pemko Payakumbuh memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan melalui Posko Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Whistle Blower System (WBS), SP4N-LAPOR!, serta berbagai kanal pengaduan yang tersedia di seluruh perangkat daerah.
"Sebagai Kota Ber-Aksi, mari kita jadikan monitoring ini sebagai momentum untuk terus memperkuat integritas, menutup setiap celah penyimpangan, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta berpihak kepada kepentingan masyarakat," ujar Zulmaeta.
