Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan seluruh kebijakan strategis yang diambil, termasuk harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus berjalan hingga akhir 2026 yang merupakan hasil koordinasi di bawah Instruksi Presiden Prabowo Subianto
Wakabareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin memaparkan rincian pengungkapan kasus yang terdiri dari 568 tempat kejadian perkara (TKP) pada 2025 dan 97 TKP pada 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun ini, meskipun harga minyak dunia terus meningkat akibat eskalasi konflik AS-Israel melawan Iran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi tidak mengalami kenaikan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan bahwa harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap pada level saat ini, masing-masing Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri tanpa khawatir akan kenaikan harga BBM subsidi.
Pertamina Patra Niaga memblokir 394 ribu nomor kendaraan yang melakukan kecurangan dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai upaya memperkuat pengawasan, memastikan ketepatan penyaluran, serta menjaga keadilan bagi masyarakat berhak.
Dia menyampaikan kelangkaan yang sempat terjadi di beberapa SPBU swasta hanya masalah manajemen "supply chain" yang tidak disesuaikan dengan kuota dan longgar terhadap permintaan karena faktor "brand loyalty" konsumen.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol tak akan diperbolehkan menggunakan BBM subsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengetatan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi supaya lebih tepat sasaran yang direncanakan mulai diterapkan pada 1 Oktober, belum siap.
Bahlil menerangkan, pada awal bulan September, pemerintah akan mensosialisasikan perihal kriteria kendaraan mana saja yang berhak menggunakan BBM subsidi seperti BBM Pertalite dan Solar subsidi.
Komisi VII DPR RI mengapresiasi, rencana pemerintah Indonesia yang akan meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur. Pengenalan BBM jenis baru itu, rencananya dilakukan pemerintah pada bulan Agustus 2024 mendatang.
Erick Thohir mengatakan bahwa pengawasan pengetatan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diwacanakan oleh pemerintah, akan lebih mudah dilakukan di era digitalisasi saat ini.