Beberapa prioritas meliputi menopang kedaulatan pangan secara bertahap, mendorong kemandirian energi, mewujudkan pendidikan inklusif, mengkaji peningkatan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun, serta peningkatan investasi riset dan inovasi nasional.
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Bappenas, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah menyusun peta jalan riset nasional yang terintegrasi.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran pemulihan pascabencana sebesar Rp100,1 triliun untuk tiga tahun, yang diberikan melalui 23 kementerian/lembaga utama dan 10 kementerian/lembaga pendukung
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memaparkan bahwa pagu indikatif Polri tahun 2027 yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas sebesar Rp118 triliun masih jauh di bawah kebutuhan ideal institusi.
Rezaei mengklaim bahwa konflik yang baru-baru ini terjadi justru meningkatkan posisi Iran di panggung global dan memperkuat kemampuan pertahanan Teheran.
Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, membahas investasi sebesar Rp60-70 triliun untuk pengembangan energi hijau
Kementerian Agama mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp9,6 triliun dari Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 untuk peningkatan kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan, realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun naik 17,53 persen dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp75 triliun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa angka defisit per Mei 2026 ini mengalami kenaikan tipis dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar 0,64.
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis menghasilkan empat kesepakatan komersial senilai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp61,25 triliun dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara
Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangan resminya, Jumat (29/5/2026), menyampaikan bahwa selain efisiensi perjalanan dinas, pemerintah juga mencatat penghematan anggaran utilitas sebesar Rp65,6 miliar serta kenaikan 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional sebagai bukti percepatan digitalisasi birokrasi.