Anggota DPR berpesan agar Polri terus mengedepankan prinsip equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum, kepada siapapun yang berurusan dengan hukum.
PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), menurutnya, telah menjadi blueprint atau cetak biru utama reformasi internal Polri di bawah komando Kapolri
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memaparkan bahwa pagu indikatif Polri tahun 2027 yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas sebesar Rp118 triliun masih jauh di bawah kebutuhan ideal institusi.
Ketua Umum Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri AH. Bimo Suryono mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang turut menginisiasi koordinasi antar kementerian/lembaga dan perbankan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional
Ia menegaskan bahwa aturan tersebut telah mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta disusun secara komprehensif dan berkeadilan bagi anggota Polri.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ini dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta perwakilan pemerintah.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan kalangan sipil profesional dapat menduduki jabatan tertentu, terutama yang bersifat nonoperasional, di lingkungan Polri sebagai wujud prinsip resiprokal
Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar revisi UU Polri membuka peluang bagi kalangan sipil profesional untuk menduduki sejumlah jabatan strategis nonoperasional di lingkungan Polri.