Erwan menegaskan, seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jabar wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan disiplin kepegawaian.
Ia mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan dugaan pelanggaran terkait LGBT kepada pemerintah atau kepolisian.
"Saya berharap masyarakat memberikan laporan yang akurat kepada kepolisian maupun kepada kami sehingga kami dapat segera bertindak," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah secara resmi memasukkan budaya LGBTQ sebagai ancaman non-militer melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029.
Alamat Redaksi Pusat
Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87
Kota Bekasi 17147
Telp (021) 82760392 dan (021) 21383521
email: redaksi@carapandang.com
© Carapandang.com - by Lintang Kreasindo Media
