"Skema ini sangat korup," ungkap kedua organisasi tersebut dalam pengaduan mereka. "Presiden berpotensi memperoleh keuntungan finansial dengan memberikan informasi pemerintah yang 'mampu menggerakkan pasar' kepada pihak-pihak yang bersedia dan mampu membayar perusahaan pribadinya."
Rencana tersebut juga menuai kecaman dari para anggota parlemen Partai Demokrat, yang mendesak dilakukannya penyelidikan terhadap layanan tersebut oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS.
sumber: Xinhua News
