“Data ini menunjukkan kita sudah berada di jalur yang baik, tetapi belum merata. Karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat agar seluruh daerah di Sumbar dapat bersama-sama mencapai predikat A,” ujarnya.
Kegiatan bertema “Akselerasi Reformasi Birokrasi melalui Kolaborasi Penataan Kelembagaan, Kinerja dan Pelayanan Publik Berdampak” ini diikuti secara luring dan daring oleh Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan organisasi, Kepala Bagian Organisasi, serta perwakilan perangkat daerah se-Sumbar.
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Dina Febriyanti dalam laporannya menyampaikan forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi.
“Melalui forum ini, kita membangun komitmen bersama agar Reformasi Birokrasi berjalan selaras, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk memperkaya perspektif kebijakan, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, antara lain perwakilan Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri yang memberikan penguatan terkait evaluasi Reformasi Birokrasi, peningkatan kinerja, serta fasilitasi pemerintahan daerah.
Melalui diskusi dan berbagi praktik baik, peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.
