Pelemahan rupiah belakangan terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, termasuk tensi geopolitik di Timur Tengah dan penguatan dolar AS akibat kenaikan harga minyak mentah dunia jenis Brent ke level US$99,33 per barel.
Purbaya menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas pasar surat utang negara di tengah tekanan terhadap rupiah. Langkah intervensi dilakukan melalui pembelian kembali obligasi atau buyback agar kenaikan imbal hasil (yield) tidak terlalu tinggi.
"Tapi gini, walaupun rupiah melemahkan bond, yield-nya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara (Direktorat Jenderal Pembendaharaan), untuk sedikit membeli (buyback), supaya yield-nya agak terkendali," katanya.
Stabilitas pasar obligasi menjadi faktor penting dalam menjaga minat investor asing terhadap aset domestik. Pemerintah pun mulai melihat adanya arus modal asing yang kembali masuk ke pasar obligasi Indonesia.
"Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor asing untuk melakukan investasi bond kita akan terjaga juga. Kita sudah mulai melihat ada yang masuk modal asing ke pasar," tuturnya.
Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat nilai tukar rupiah secara lebih signifikan.
Mulai 1 Juni 2026, pemerintah mewajibkan eksportir sektor sumber daya alam dan nonmigas untuk memarkirkan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan dalam negeri dengan masa kunci 12 bulan.
