Keberadaan DKIN dinilai dapat menjadi forum penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menghambat pengembangan kawasan industri, mulai dari perizinan, infrastruktur, tata ruang, hingga koordinasi antarinstansi.
Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, dalam rapat yang sama menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam struktur DKIN.
Menurutnya, keterlibatan tersebut penting untuk mendukung pembangunan kawasan industri yang lebih inklusif.
"Saya melihat Dewan Kawasan Industri Nasional yang digagas kementerian ini adalah satu langkah yang kuat untuk memecah kebuntuan ego sektoral. Namun saya tidak melihat di dewan kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal," ujar Putra.
RUU Kawasan Industri saat ini tengah dibahas DPR RI bersama pemerintah. RUU ini dibentuk sebagai upaya memperkuat tata kelola kawasan industri dan mendukung target pertumbuhan industri nasional.
