"Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional," tegas Pigai.
Pigai juga menyoroti bahwa perkembangan teknologi informasi membuat berbagai peristiwa kekerasan di Papua cepat diketahui publik dan menjadi perhatian nasional maupun internasional.
Oleh karena itu, setiap tindakan kekerasan harus dicegah agar tidak terus memperburuk persepsi global terhadap kondisi HAM di Indonesia.
Kementerian HAM, kata Pigai, akan terus mendorong pendekatan penyelesaian konflik yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, sekaligus mencari solusi damai yang mampu menjawab persoalan konflik secara fundamental dan berkelanjutan.
