CARAPANDANG - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa penyelesaian konflik di Papua tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan keputusan politik tingkat nasional serta pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai komponen bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai di Jakarta, Minggu (10/5/2026), sebagai respons atas laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang tahun 2025, serta 26 kasus tambahan hingga April 2026.

Menurut Pigai, eskalasi kekerasan di Papua terus menunjukkan peningkatan. Dalam kurun waktu hampir satu bulan terakhir saja, sedikitnya 20 orang meninggal dunia dalam lima peristiwa kekerasan yang terjadi di Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura.

"Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi," kata Pigai di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menteri HAM menilai konflik Papua merupakan persoalan strategis nasional yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu kementerian, lembaga, atau institusi tertentu.

Ia menjelaskan bahwa selama ini pemerintah dan berbagai lembaga negara, termasuk Komnas HAM, lebih banyak menangani persoalan yang bersifat individual, sementara akar konflik yang lebih mendasar belum terselesaikan secara menyeluruh.