Sebagai alat tekan, Gatut disebut memaksa para pejabat yang baru dilantik pada Desember 2025 untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa mencantumkan tanggal.
KPK juga menemukan fakta bahwa untuk memenuhi permintaan bupati, sebagian kepala OPD bahkan sampai meminjam dana hingga menggunakan uang pribadi. Sejumlah OPD tercatat memiliki "utang" yang terus ditagih oleh ajudan bupati.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Alamat Redaksi Pusat
Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87
Kota Bekasi 17147
Telp (021) 82760392 dan (021) 21383521
email: redaksi@carapandang.com
© Carapandang.com - by Lintang Kreasindo Media
