Anggota Komnas Perempuan lainnya, Sondang Frishka, menambahkan bahwa proses hukum formal perlu dibuka selebar-lebarnya bagi korban yang memilih jalur pidana.
Penanganan kasus ini juga dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang mewajibkan satuan tugas untuk menindaklanjuti laporan secara komprehensif.
Sebelumnya, kasus ini terungkap setelah tangkapan layar percakapan grup chat di aplikasi Line dan WhatsApp yang berisi konten pelecehan seksual terhadap mahasiswi dan dosen FH UI viral di media sosial.
Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI saat ini tengah melakukan investigasi mendalam.
Pihak universitas menyatakan tidak menutup kemungkinan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana.
