Pemerintah Aceh mengusulkan skema pengolahan terintegrasi dengan memanfaatkan fasilitas darat atau Onshore Processing Facility (OPF) di KEK Arun, sementara Mubadala Energy mengusulkan penggunaan Floating Production Storage Offloading (FPSO), yaitu fasilitas terapung di laut.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM tengah memprioritaskan pembangunan pipa transmisi gas bumi Dumai-Sei Mangkei (DUSEM).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyatakan pipa ini akan dibangun secara terintegrasi dari Aceh hingga Jawa Timur untuk menciptakan jalur utama distribusi gas nasional.

Pembangunan infrastruktur tersebut diperlukan mengingat potensi gas dari Andaman diperkirakan mencapai 300 MMSCFD, sementara pasar lokal di Aceh dan Sumatera baru mampu menyerap sekitar 160 MMSCFD, sehingga kelebihan pasokan membutuhkan jalur distribusi ke Jawa.

Menanggapi rencana tersebut, Mualem meminta pihak-pihak asal Aceh di pemerintahan pusat untuk ikut memperjuangkan kepentingan daerah.

"Dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta kalau mau disampaikan ya silahkan. Supaya jangan begitu. Kita sudah tahu dulu macam mana Arun di masa Soeharto kita jadi penonton terbaik," tegasnya.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sebelumnya telah menyatakan komitmennya mendukung pengembangan fasilitas darat di wilayah tersebut, termasuk mengusulkan agar minimal 80 persen tenaga kerja permanen yang mengoperasikan fasilitas berasal dari Aceh.