Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai bahwa KUHP baru menjadi landasan hukum yang kuat dalam penindakan kasus pertanahan, seperti pemalsuan dokumen hingga praktik memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen resmi
Desakan ini disampaikan menyusul pengakuan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang mengungkap adanya pembengkakan signifikan jumlah titik dapur MBG.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Syahrul Aidi Maazat mengatakan International Muslim Youth Forum (IMYF) 2026 menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemuda muslim dunia dalam menghadapi berbagai tantangan global
Komisi XIII belum menyetujui permintaan tambahan anggaran sekitar Rp5 triliun diusulkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk 2027 dengan meminta kementerian tersebut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon meminta pemerintah menjelaskan dasar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertamax Green
Pemerintah boleh optimis terhadap proyeksi ekonomi makro, namun optimis tersebut juga harus dibarengi dengan kewaspadaan terhadap tantangan global yang tidak ringan.
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai penyiaran Piala Dunia 2026 dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah apabila dikemas secara kreatif melalui kegiatan nonton bareng, festival usaha mikro kecil dan menengah, serta promosi sektor pariwisata
Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa perlindungan anak harus diprioritaskan saat membahas kasus dugaan kekerasan anak di tempat penitipan anak (daycare) bersama pemerintah dan keluarga korban
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ini dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta perwakilan pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dibentuk Presiden segera menggelar rapat untuk membahas daerah-daerah yang terdampak PHK
Kurikulum internasional seperti Cambridge Curriculum maupun International Baccalaureate dapat diadopsi dan dikembangkan sesuai karakteristik pesantren.