Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menggodok usulan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu pemerintah daerah yang kesulitan fiskal dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga, memperkuat kolaborasi untuk memenuhi hak dan memberikan pelindungan kepada setiap anak
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang rentan di dunia digital
Pernyataan tersebut tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi juga berpotensi menciptakan instabilitas politik serta mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sah.
Kepastian ini diberikan di tengah upaya pengendalian belanja pegawai untuk memenuhi batasan maksimal 30 persen yang diberlakukan pada tahun 2027 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berjanji akan mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan guru kontrak (PPPK) yang mengajar di SD Inpres Kaniti, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Gugatan ini diajukan karena para pemohon menilai sejumlah pasal dalam UU tersebut telah menempatkan mereka sebagai "ASN kelas dua" dan mendiskriminasi hak konstitusionalnya dibandingkan Pegawai Negeri Sipil (PNS).