Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut program Sekolah Rakyat menjadi salah satu yang paling terdampak apabila usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp22,49 triliun untuk tahun 2027 tidak disetujui
“Lulusan Sekolah Rakyat di masa mendatang ada yang jadi guru, ada yang jadi seniman. Pokoknya jadi apapun dengan keterampilan yang cukup. Itulah harapan Bapak Presiden,” kata Mensos.
"Yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang berada di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Jika belum terdata, maka akan dilakukan pemutakhiran dan ground check," ujar Mensos.
Gus Ipul memastikan Kemensos terbuka terhadap audit maupun pemeriksaan dari lembaga resmi, termasuk BPK dan BPKP, serta lembaga non-pemerintah untuk ikut memonitor proses pengadaan.
Sekolah Rakyat Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini bertransformasi menjadi sekolah berbasis digital karena seluruh siswa mendapatkan fasilitas laptop guna menunjang proses pembelajaran yang lebih modern dan interaktif.
Berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 22 Maret 2026, progres pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang tersebar di 104 lokasi telah mencapai 15,54 persen.