Komisi X: Tidak Boleh Terjadi Pembullyan Saat MPLS

MPLS harus diarahkan kepada hal-hal yang positif, yakni untuk memperkenalkan sekolah yakni terkait dengan sarana dan prasarana sekolah, fasilitas dan sebagainya.

Komisi X: Di DIY Saja Alami Kekurangan Guru, Bagaimana Daerah Lain?

DPR mendesak pemerintah untuk segera menambal potensi kelangkaan tenaga pendidik di seluruh penjuru tanah air, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Komisi XIII DPR: Usulkan Tiga Langkah Perkuat Konsistensi Penerapan Pasal 3 UU Tipikor

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengusulkan tiga langkah untuk memperkuat konsistensi penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) demi menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana

Komisi X: Tambahan Dana Riset Rp4 Triliun Belum Ideal

Lalu Hadrian Irfani menilai penambahan dana untuk riset seharusnya mencapai angka Rp7 hingga Rp8 triliun.

Komisi XI DPR: Upayakan TKD Tak Berkurang agar Pembangunan terus Berlanjut

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memastikan pihaknya mengupayakan agar angka transfer ke daerah (TKD) tidak berkurang, karena TKD adalah elemen penting agar pembangunan terus berlanjut

Komisi X DPR RI Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru, Gaji Minimal Rp5 Juta per Bulan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong peningkatan kesejahteraan guru dengan menetapkan gaji minimal Rp5 juta per bulan.

Komisi X DPR: Minta Hibah Motor Listrik BGN ke Guru Honorer Jangan Timbulkan Beban Baru

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan dukungan terhadap rencana penghibahan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) kepada guru honorer

Ratusan Kepsek di Sulsel Mundur, Komisi X: Tata Kelola Dana BOS Perlu Dievaluasi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Kemendikdasmen agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana BOS.

Komisi XIII DPR Willy: Minta Kemenimipas dukung Kebijakan Efisiensi Pemerintah di tahun 2027

Komisi XIII belum menyetujui permintaan tambahan anggaran sekitar Rp5 triliun diusulkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk 2027 dengan meminta kementerian tersebut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi

Komisi XII DPR: Pemerintah Diminta Jelaskan Dasar Kenaikan Harga Pertamax

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon meminta pemerintah menjelaskan dasar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertamax Green

Komisi XIII DPR: Revisi UU HAM Bukan Perebutan Kewenangan Antar Lembaga

revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bukan merupakan ajang perebutan kewenangan antarlembaga

Komisi XI M. Misbakhun: DPR Minta Mitigasi Berlapis Cegah Inflasi Impor

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta otoritas fiskal dan moneter segera memperkuat langkah mitigasi menyusul tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Komisi X DPR Belum Dapat Alasan Kemendikti Berikan Izin Kampus Kelola Dapur MBG

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani, sampai saat ini pihaknya belum memperoleh penjelasan utuh dari Kemendiktisaintek mengenai alasan kampus diperbolehkan mengelola dapur MBG.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Minta Semua Guru Jadi PNS dan Tidak Mengambil Solusi Jangka Pendek

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membuat semua guru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kriteria

Komisi X DPR Kurniasih: Komitmen RUU Sisdiknas Muliakan Profesi Guru

Komisi X DPR RI berkomitmen untuk lebih memuliakan profesi guru lewat Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas)

Komisi XI DPR RI: Misbakhun : MBG Jadi Instrumen Pemerintah Tingkatkan Kualitas SDM

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi instrumen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)