Wabup juga berharap konsultasi publik tersebut menghasilkan berbagai masukan yang konstruktif sehingga substansi Peraturan Bupati benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan mampu menjawab tantangan pengelolaan kawasan pesisir secara berkelanjutan.
"Saya berharap forum ini menjadi wadah untuk menyatukan persepsi dan menghimpun berbagai gagasan terbaik. Mari kita jadikan regulasi ini sebagai komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengelolaan mangrove yang berkelanjutan," tutup Iwan.
Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Setda Pohuwato, Owin Mohi, melaporkan bahwa konsultasi publik tersebut dilaksanakan untuk memperoleh masukan, saran, dan rekomendasi terhadap substansi rancangan peraturan yang sedang disusun.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan menyelaraskan materi muatan rancangan peraturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan kualitas produk hukum daerah, serta menghasilkan regulasi yang implementatif, partisipatif, dan memberikan kepastian hukum.
