Maka itu, keberlanjutan berbagai program prioritas pemerintah perlu diiringi dengan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome-based budgeting), sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBN bukan sekadar dokumen fiskal tahunan, tetapi merupakan instrumen negara untuk menghadirkan keadilan sosial, memperkuat pelayanan publik, membuka lapangan pekerjaan, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah,” tegas Aher.
Selanjutnya dia menekankan pentingnya agar aspirasi masyarakat yang dihimpun dari berbagai daerah menjadi bagian integral dalam proses pembahasan RAPBN 2027.
Di mana kebutuhan riil masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur dasar, penguatan UMKM, serta pengembangan sumber daya manusia harus memperoleh perhatian yang memadai dalam alokasi anggaran negara. Selain itu, kita mendorong agar pemerintah terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kesehatan fiskal negara.
