CARAPANDANG – Ketua DPR RI, Puan Maharani merespon fenomena sejumlah pengamat yang mengkritik pemerintah namun berujung pada laporan ke polisi.
Puan tegas mengatakan bahwa penagakan hukum harus dijalankan secara adil. Namun, di sisi lain, etika dalam menyampaikan kritik juga perlu dijaga agar tidak menimbulkan persoalan baru di ruang publik.
“Hukum harus dijalankan dengan seadil-adilnya. Namun kita juga harus bisa menjaga etika dalam memberikan kritik untuk bisa dilakukan secara santun,” ujarnya saat jumpa pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 21 April 2026.
Menurut Puan kritik dalam iklim domokrasi tidak dilarang. Namun dia mengingatkan dalam menyampaikan kritik harus dilakukan secara baik dan konstruktif.
Dan dia pun meminta agar pihak yang menerima kritik harus bersikap terbuka selama kritik tersebut bersifat membangun.
“Artinya, yang memberi kritik juga harus memberikan kritiknya itu secara baik; yang diberikan kritiknya juga tentu saja akan menerima kalau kritikannya itu memang adalah satu hal yang dilakukan dalam artian kritik membangun. Jadi kita harus tetap mengedepankan saling menghargailah, saling menghormati,”katanya.
