Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa komitmen untuk membela rakyat merupakan bagian dari tugas sejarah sebagai Presiden Kedelapan Republik Indonesia sekaligus mandataris rakyat. Dia menolak untuk mewariskan kemudahan jangka pendek jika hal tersebut harus mengorbankan masa depan generasi penerus bangsa.
Prabowo juga mengidentifikasi bahwa salah satu titik lemah struktural beberapa dasawarsa terakhir adalah model pertumbuhan ekonomi yang belum merata secara adil. Kondisi tersebut diperparah oleh kenyataan bahwa nilai tambah dari kekayaan sumber daya alam melimpah milik Indonesia justru lebih banyak dinikmati di luar negeri, sementara masyarakat hanya menjadi penonton.
Untuk memutus rantai kebocoran kekayaan negara tersebut, Prabowo menyebut pemerintahannya saat ini menempuh langkah transformasi haluan ekonomi yang berlandaskan pada Pancasila. Strategi konkret yang dijalankan meliputi pemberlakuan ekspor sumber daya alam satu pintu, investasi besar di bidang industrialisasi berbasis hilirisasi, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.
Selain itu, pertahanan kedaulatan ekonomi nasional juga diperkuat melalui program ketahanan pangan, penguatan ekonomi perdesaan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta program makan bergizi gratis.
Presiden Prabowo meyakini bahwa dengan mengamalkan Pancasila secara konsekuen di bidang politik, hukum, budaya, dan terutama ekonomi, Indonesia akan terhindar dari ancaman perpecahan.
