CARAPANDANG - Pakar kebijakan publik Universitas Andalas (Unand) Aidinil Zetra menilai usulan peningkatan hak keuangan kepala daerah perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan fiskal daerah.

"Kebijakan itu (peningkatan hak keuangan kepala daerah) mesti mempertimbangkan banyak hal, tidak bisa dilakukan dengan serta-merta," kata Aidinil di Padang, Kamis.

Menurut Aidinil, para pemangku kepentingan perlu mengkaji apakah saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menaikkan hak keuangan kepala daerah dengan membandingkan kondisi ekonomi serta kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Ia mengatakan banyak pemerintah daerah saat ini justru menghadapi penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, serta melemahnya pendapatan asli daerah (PAD).

"Kalau kebijakan itu diterapkan saat ini, tentu dampaknya terhadap ekonomi daerah akan menjadi semakin sulit," ujarnya.

Selain itu, Aidinil mengkhawatirkan kenaikan hak keuangan kepala daerah di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dapat memengaruhi kualitas layanan publik akibat pergeseran alokasi anggaran.

"Nah, evaluasi mesti dilakukan secara objektif dan terukur," katanya.

Meski demikian, ia menilai peningkatan hak keuangan kepala daerah bukan merupakan kebijakan yang tabu. Namun, implementasinya harus didahului kajian yang komprehensif agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan.