Kebijakan ini bertujuan menekan pelanggaran HAM oleh aparatur negara.
"Belum ada mekanisme tersebut di TNI tentang itu. Saya rasa ini konsep atau wacana Kementerian HAM, boleh-boleh saja. Terkait TNI belum ada pembahasan tentang ini," ujar Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas, Kamis (16/7/2026).
Alamat Redaksi Pusat
Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87
Kota Bekasi 17147
Telp (021) 82760392 dan (021) 21383521
email: redaksi@carapandang.com
© Carapandang.com - by Lintang Kreasindo Media
