CARAPANDANNG.COM- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk mendalami persoalan 1.023 calon dokter dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang hingga kini belum memperoleh sertifikat profesi dokter.
Anggota Komnas HAM Amiruddin Al Rahab dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah lembaganya menerima pengaduan dari Pergerakan Dokter Muda Indonesia terkait ketidakpastian status para calon dokter yang belum dapat memperoleh hak profesionalnya.
"Ada seribuan lebih calon dokter yang sampai hari ini nasibnya terkatung-katung karena ada aturan baru dari Dikti. Komnas HAM dengan adanya aduan ini tentu akan menindaklanjutinya terutama dengan pihak terkait yaitu Kementerian Diktisaintek untuk menanyakan apa sesungguhnya yang menjadi problem dari seribuan orang ini sehingga terkatung-katung," kata Amiruddin.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kepastian hak para calon dokter, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan layanan kesehatan nasional yang masih membutuhkan tambahan tenaga medis.
Amiruddin menilai kondisi tersebut menjadi ironi karena di satu sisi Indonesia masih menghadapi tantangan pemerataan dan ketersediaan dokter, sementara di sisi lain terdapat lebih dari seribu calon dokter yang belum dapat menjalankan profesinya akibat belum memperoleh sertifikasi.
