Sejalan dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kemenhaj juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk suap, gratifikasi, pungutan liar, maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Karena itu, seluruh peserta diimbau mengikuti setiap tahapan seleksi secara mandiri, jujur, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Kementerian Haji dan Umrah juga mengajak seluruh ASN yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bagian dari pengembangan karier sekaligus berkontribusi dalam memperkuat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Informasi mengenai persyaratan, formasi jabatan, mekanisme seleksi, serta tata cara pendaftaran dapat diakses melalui pengumuman resmi dan portal ASN Karier BKN.
Pelaksanaan seleksi terbuka ini sejalan dengan Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, profesional, dan berintegritas melalui penguatan reformasi birokrasi serta penerapan sistem merit di lingkungan ASN. Langkah ini juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk penyelenggaraan layanan haji dan umrah yang semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. dilansir infopublik.id
