Masalahnya, sebagian besar publik tidak memiliki kapasitas teknis untuk memverifikasi sistem digital secara independen. Akibatnya, legitimasi pemilu bergantung pada kepercayaan terhadap sistem teknologi dan institusi pengelolanya.
Di era rendahnya kepercayaan terhadap institusi politik, ketergantungan semacam itu menjadi sangat problematik.