CARAPANDANG – Rencana peluncuran Government Technology (GovTech) secara nasional pada Oktober 2026 yang digagas di era Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah besar menuju pemerintahan digital modern.
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin di Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.
Nurul mengatakan bahwa transformasi digital pemerintahan menjadi langkah strategis dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Legislator Partai Golkar ini dengan transportasi digital ini akan membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
"Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi. Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan negara kepada rakyat,"ujarnya.
Dan dia pun menilai kebijakan tersebut merupakan lompatan besar dalam reformasi birokrasi Indonesia yang selama bertahun-tahun masih menghadapi persoalan tumpang tindih data dan layanan publik yang berjalan sendiri-sendiri.
Bagi dia, penerapan AI di lingkungan pemerintahan dapat membantu mempercepat proses administrasi, meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, memperbaiki perencanaan pembangunan, hingga memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
