CARAPANDANG - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas aparat negara "nakal" yang melakukan pelanggaran dan jadi beking tindak kejahatan.
Menurut dia, KPK dan Ombusdman perlu memperketat pengawasan terhadap personel TNI/Polri dan aparatur sipil negara (ASN), demi mendukung komitmen Presiden.
"Sikap tegas Presiden Prabowo yang merupakan bentuk komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Abdullah di Jakarta, Jumat.
Jika tidak diawasi secara ketat oleh KPK maupun Ombudsman, dia khawatir siklus penyimpangan akan terus berulang seperti yang terjadi sebelumnya.
Maka dari itu, dia menilai pengawasan eksternal sangat penting karena praktik penyalahgunaan kewenangan sering kali sulit terdeteksi melalui mekanisme internal lembaga.
“Karena kasus-kasus penyelewengan yang melibatkan aparat maupun birokrat kerap terbongkar justru setelah mendapat sorotan publik dan media,” katanya.
Dia menilai sejauh ini pengawasan internal di sejumlah kementerian dan lembaga masih lemah.
Menurut dia, banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang menunjukkan sistem pengawasan internal belum berjalan optimal.
“Jika masih banyak aparat atau birokrat yang melanggar peraturan dan hukum, maka efektivitas pengawasan internal patut dipertanyakan,” katanya.
