KPU Iffa Rosita: Siapkan Dapil Khusus IKN untuk Pemilu 2029

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyiapkan pemutakhiran data pemilih dan Daerah Pemilihan (Dapil) Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk Pemilu 2029 baik untuk memilih calon anggota DPD RI maupun DPR RI, sehingga kini tim melakukan kunjungan ke Kota Nusantara tersebut

Sekjen Golkar Sarmuji: Orang Terbaik Harus Bisa Jadi Capres Meski Bukan dari Parpol

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa orang-orang terbaik harus mempunyai kesempatan untuk bisa menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) meski bukan merupakan kader dari partai politik (parpol)

Saiful Mujani Nilai DPR Lemah Jalankan Fungsi Oposisi

Saiful mengatakan suara kritik yang disuarakan oleh rakyat kepada pemerintah seharusnya direspon dengan baik, bukan dibiarkan begitu saja tanpa adanya tindak lanjut.

Ini Dia 16 Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Partai Politik dari KPK

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan kajian ini dilakukan karena sektor politik dinilai masih rawan tindak pidana korupsi dengan biaya politik atau entry cost yang tinggi.

Tuduhan Saiful Mujani Lakukan Makar Berangkat dari Cara Pandang yang Sempit Membaca Konstitusi

Menurutnya seruan tersebut merupakan ekspresi politik. Sehingga, tidak bisa dibawa-bawa ke sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Selain Capres, KPK Juga Rekomendasikan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

Rekomendasi tersebut tertuang dalam kajian tata kelola partai politik yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK tahun 2025.

Tiba-tiba KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Berikut Tanggapan Para Politikus

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mewajibkan calon presiden dan wakil presiden berasal dari sistem kaderisasi partai politik menuai beragam reaksi dari sejumlah tokoh nasional dan parpol, Kamis (23/4/2026).

Komjenpol (purn) Boy Rafli: Pegang prinsip bebas aktif demi jaga kedaulatan negara

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Boy Rafli Amar mengatakan Indonesia harus bisa menjaga hubungan baik dengan semua pihak tanpa mengorbankan maruah dan kepentingan nasional

Menko BHHIP: Yusril Sebut Akademisi Bebas Kritik Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa akademisi memiliki kebebasan untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan hal tersebut tidak dilarang

PN Tipikor Jakarta: Tim Advokat Nadiem Makarim Kompak tak Hadiri Sidang Korupsi Chromebook

Tim advokat Nadiem Anwar Makarim kompak tak menghadiri sidang dugaan korupsi Chromebook, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu

Kepala BSKDN Yusharto: Digitalisasi Pemilu Tetap Berlandaskan Prinsip Demokrasi

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyoroti pentingnya digitalisasi pemilihan umum (pemilu) yang tetap berlandaskan pada prinsip dasar demokrasi

JK Kumpulkan Tokoh Perundingan Damai Malino, Tegaskan Ceramah di UGM Memang Fakta

Pertemuan ini digelar untuk mengklarifikasi potongan ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) yang viral dan dilaporkan ke polisi atas tuduhan dugaan penistaan agama.

Puan Maharani: Kritik Boleh Asal Kritik yang Membangun

Menurut Puan kritik dalam iklim domokrasi tidak dilarang. Namun dia mengingatkan dalam menyampaikan kritik harus dilakukan secara baik dan konstruktif.

Sejarawan: Spirit KAA 1955 di Bandung Bukan Nostalgia

Inti utama dari KAA bukanlah isu keamanan, melainkan persoalan ekonomi dan kedaulatan atas sumber daya.

Pengamat Nilai Jusuf Kalla Wajar Tersinggung atas Serangan "Termul"

Apa yang disuarakan oleh Jusuf Kalla, menurut pengamat yang akrab disapa Hensat ini juga sejalan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat.

Presiden Prabowo Ajak Ketua DPRD Se-Indonesia Bersatu Meski Berbeda Parpol

Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh ketua DPRD se-Indonesia bersatu sebagai sesama anak bangsa untuk membangun negeri, meskipun ada perbedaan asal daerah, suku, maupun partai politik